Medan, 19 Juni 2026 – Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Sumatera Utara, Muhammad Isa Al Basir, mengajak seluruh nelayan di wilayah Sumatera Utara, khususnya Pelabuhan Belawan, untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di tengah naiknya harga BBM non subsidi atau solar industri sehingga berdampak juga pada penyaluran BBM Subsisi yang berdampak langsung terhadap operasional kapal nelayan di dibawah 30 GT.
Basir menyampaikan bahwa kenaikan harga solar industri dan sulitnya memperoleh BBM subsidi maupun non subsidi menjadi persoalan serius bagi nelayan. Kondisi tersebut menyebabkan menurunnya aktivitas penangkapan ikan, penumpukan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Belawan, serta berpotensi menurunkan produksi perikanan tangkap dan pendapatan nelayan.
Menurut Basir, apabila persoalan tersebut tidak segera mendapat perhatian pemerintah, dampaknya dapat meluas terhadap sektor sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Mulai dari meningkatnya angka pengangguran, potensi kerawanan sosial dan kriminalitas, hingga menurunnya minat pemodal untuk berinvestasi pada sektor bisnis perikanan tangkap.
Meski demikian, Basir menekankan agar seluruh nelayan tetap menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan konstruktif. Ia mengingatkan agar nelayan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu negatif maupun pihak tertentu yang dapat memanfaatkan situasi untuk menciptakan keresahan di tengah masyarakat pesisir.
KNTI Sumatera Utara meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap nelayan kapal di bawah 30 GT, terutama penyaluran melalui SPBU terdekat bagi nelayan. Selain itu, KNTI Sumatera Utara juga mendorong pemerintah menjaga kestabilan harga ikan nasional serta melakukan peninjauan terhadap aturan atau zonasi yang mengatur pelabuhan pangkalan.
Sebagai bentuk penyampaian aspirasi resmi, KNTI Sumatera Utara telah membuat surat permohonan kepada Kapolres Pelabuhan Belawan terkait rencana unjuk rasa karena tidak tersalurkannya BBM Solar subsidi selama kurang lebih 3 (tiga) minggu. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Menteri ESDM, Kapolda Sumatera Utara dan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara.
Melalui peran dan jaringan komunikasinya, Basir diharapkan dapat menjadi jembatan antara aspirasi nelayan Sumatera Utara dengan pemerintah. Ia menegaskan pentingnya menjaga persatuan nelayan, menghindari tindakan yang dapat mengganggu Kamtibmas, serta mengedepankan dialog sebagai jalan utama dalam mencari solusi atas persoalan BBM subsidi maupun non subsidi bagi nelayan.
